Gagal lolos ke babak delapan besar turnamen Piala Presiden 2015 kian mempersulit Persija Jakarta untuk mendapatkan pemasukan. Apalagi kondisi keuangan tim yang diketuai Ferry Paulus kini berada di ujung tanduk. Bahkan hingga akhir tahun ini, krisis Macan Kemayoran juga semakin diperparah karena Liga Indonesia (LI) belum bisa digulirkan kembali.
“Saya rasa ini sangat sulit ya, karena tidak adanya kompetisi klub agak sedikit sulit untuk mendapatkan income. Jadi, saya rasa tidak ada jalan keluar selain bergulirnya kompetisi, Persija bisa hidup lagi jika segera ada kompetisi,” kata penjaga gawang Andritany Ardhiyasa kemarin.
Tercatat, selama periode April hingga Agustus 2015 ini manajemen dibuat kalang kabut lantaran PSSI disanksi FIFA dan pemerintah Indonesia. Pasalnya bisnis dari rate tv, penjualan tiket pertandingan dan sponsorship hancur lebur. Jadinya, tim sebesar Persija hampir bangkrut sehingga belum bisa melunasi gaji pelatih dan pemain kebanggaannya.
Sedangkan hasil dari turnamen yang digagas Mahaka Sports and Entertainment, pihak klub hanya meraup uang sebesar Rp 600 juta. Kemudian pemasukan dari rate tv dua laga Qatar National Bank (QNB) League 2015 dan tiga pertandingan melawan Bali United, Persita Tangerang serta Mitra Kukar. Lalu ditambah lagi dari pencairan dana sponsorship.
Saat ini, tim pelatih dan manajemen sedang mencari solusi agar klub bisa memperoleh penghasilan dari menggelar turnamen lokal yang bakal digagas. Rencananya sejumlah laga tersebut akan melibatkan tim-tim Indonesia Super League (ISL) maupun Divisi Utama (DU). Namun, perizinan dari pihak kepolisian lagi-lagi menjadi penghalang untuk klub bergerak.
Bahkan mereka juga dibenturkan dengan agenda politik yang akan terjadi ke depan ini, contohnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyebut pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang. Tentu tenaga pengamanan akan dikerahkan 100 persen untuk Pilkada.
Bisa jadi, tim ibu kota terpaksa harus menunggu hingga tahun depan setelah ISL dijalankan kembali. Pasalnya, izin dari Polri juga masih dikekang dengan adanya surat Kemenpora atas permintaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu juga terpengaruh belum keluarnya keputusan akhir dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Walaupun pada sidang beberapa waktu lalu, PSSI sudah memenangkan gugatan surat keputusan (SK) Kemenpora. Tapi di lain pihak, Kemenpora tetap saja masih melakukan banding. Kabarnya, pemerintah lebih ingin menjalankan kompetisi tanpa PSSI dengan menggunakan jasa Tim Transisi bentukan Kemenpora yang notabene melanggar statuta FIFA.
Menurut Presiden PSSI, La Nyalla Mattalitti, jalan satu-satunya menyelenggarakan ISL adalah dengan menunggu hasil akhir PTUN. Tujuannya agar persiapan kompetisi tertinggi di Tanah Air ini benar-benar pasti. Hal itulah yang disampaikan pihak Mabes Polri terkait izin akan keluar kalau sudah ada keputusan Inkrah.
Rabu, 30 September 2015
CARA MENGHIDUPKAN KEMBALI PERSIJA JAKARTA
Gagal lolos ke babak delapan besar turnamen Piala Presiden 2015 kian mempersulit Persija Jakarta untuk mendapatkan pemasukan. Apalagi kondisi keuangan tim yang diketuai Ferry Paulus kini berada di ujung tanduk. Bahkan hingga akhir tahun ini, krisis Macan Kemayoran juga semakin diperparah karena Liga Indonesia (LI) belum bisa digulirkan kembali.
“Saya rasa ini sangat sulit ya, karena tidak adanya kompetisi klub agak sedikit sulit untuk mendapatkan income. Jadi, saya rasa tidak ada jalan keluar selain bergulirnya kompetisi, Persija bisa hidup lagi jika segera ada kompetisi,” kata penjaga gawang Andritany Ardhiyasa kemarin.
Tercatat, selama periode April hingga Agustus 2015 ini manajemen dibuat kalang kabut lantaran PSSI disanksi FIFA dan pemerintah Indonesia. Pasalnya bisnis dari rate tv, penjualan tiket pertandingan dan sponsorship hancur lebur. Jadinya, tim sebesar Persija hampir bangkrut sehingga belum bisa melunasi gaji pelatih dan pemain kebanggaannya.
Sedangkan hasil dari turnamen yang digagas Mahaka Sports and Entertainment, pihak klub hanya meraup uang sebesar Rp 600 juta. Kemudian pemasukan dari rate tv dua laga Qatar National Bank (QNB) League 2015 dan tiga pertandingan melawan Bali United, Persita Tangerang serta Mitra Kukar. Lalu ditambah lagi dari pencairan dana sponsorship.
Saat ini, tim pelatih dan manajemen sedang mencari solusi agar klub bisa memperoleh penghasilan dari menggelar turnamen lokal yang bakal digagas. Rencananya sejumlah laga tersebut akan melibatkan tim-tim Indonesia Super League (ISL) maupun Divisi Utama (DU). Namun, perizinan dari pihak kepolisian lagi-lagi menjadi penghalang untuk klub bergerak.
Bahkan mereka juga dibenturkan dengan agenda politik yang akan terjadi ke depan ini, contohnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyebut pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang. Tentu tenaga pengamanan akan dikerahkan 100 persen untuk Pilkada.
Bisa jadi, tim ibu kota terpaksa harus menunggu hingga tahun depan setelah ISL dijalankan kembali. Pasalnya, izin dari Polri juga masih dikekang dengan adanya surat Kemenpora atas permintaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu juga terpengaruh belum keluarnya keputusan akhir dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Walaupun pada sidang beberapa waktu lalu, PSSI sudah memenangkan gugatan surat keputusan (SK) Kemenpora. Tapi di lain pihak, Kemenpora tetap saja masih melakukan banding. Kabarnya, pemerintah lebih ingin menjalankan kompetisi tanpa PSSI dengan menggunakan jasa Tim Transisi bentukan Kemenpora yang notabene melanggar statuta FIFA.
Menurut Presiden PSSI, La Nyalla Mattalitti, jalan satu-satunya menyelenggarakan ISL adalah dengan menunggu hasil akhir PTUN. Tujuannya agar persiapan kompetisi tertinggi di Tanah Air ini benar-benar pasti. Hal itulah yang disampaikan pihak Mabes Polri terkait izin akan keluar kalau sudah ada keputusan Inkrah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar